APEKSI mendukung penguatan kewenangan DPD RI

JAKARTA- Dukungan terhadap penguatan kewenangan DPD RI berkaitan dengan amandemen kelima dari konstitusi terus bergulir. Dukungan itu datang dari Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) dan DPD RI menyampaikan dukungan melalui rapat konsultasi yang digelar di Gedung DPD RI Jakarta, Rabu (5/10/2016)

Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas mengatakan, keberadaan DPD memiliki peran yang strategis, yakni sebagai kanalisasi untuk mewujudkan desentralisasi. Khususnya dalam memberikan peran kepada daerah untuk maju dengan mengelola sumber daya dan sumber dana di daerah dalam upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat di daerah setempat.

“Adanya DPD RI akan meningkatkan posisi tawar pemerintah daerah dalam memperjuangkan aspirasi daerah secara langsung di tingkat pusat,” tegas Hemas. Hemas didampingi Wakil Ketua DPD RI Farouk Muhammad, Ketua Komite I Achmad Muqowwam, Wakil Ketua Komite I DPD RI Benny Rhamdany, dan lain-lain.

GKR Hemas, menilai dalam praktik sistem politik yang berlaku saat ini peran tersebut tidak dapat secara optimal dilakukan DPD RI.

Walikota Sukabumi yang menjabat sebagai Wakil Ketua APEKSI Bidang Hukum Muhammad Muraz mengatakan, eksistensi DPD RI saat ini perlu diperkuat agar mampu memaksimalkan kinerja DPD RI sebagai utusan daerah.

Dengan demikian, keberadaan DPD RI ini akan semakin mampu sebagai fasilitator terhadap kemajuan Otonomi daerah. Terlebih lagi, kewenangan daerah kerap selalu bergeser dan seakan berjalan tidak konsisten antara desentralisasi menjadi sentralisasi.

Karena itu, APEKSI mengusulkan amandemen tersebut penting dilakukan sejalan dengan upaya penguatan peran pemerintah daerah. “Ini supaya penafsiran desentralisasi tidak berubah-ubah, maka harus ada batasan dan kriteria jelas mekanisme peran daerah pemerintah daerah sebagaimana terdapat dalam Pasal 18 UUD 45 tentang pemerintah daerah, harus diperjelas karena masih menjadi ketidakpastian di daerah,” katanya.

Menurut Muraz, penjelasan dalam Pasal 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah mengenai desentralisasi seolah menerapkan kebijakan sentralisasi, akan tetapi isinya masih desentralisasi. “Kekuasaan tetap di pemerintah pusat sedangkan kewenangan daerah hanyalah kebaikan dari pemerintah pusat,” tambahnya.

Wakil Walikota Tangerang Selatan Benyamin Davnie mengatakan, keseimbangan pusat dan daerah belum tercermin menyeluruh. Contohnya, perimbangan keuangan. Dalam hal ini, otonomi daerah secara nyata dpat diterapkan di kabupaten dan kota sehingga alangkah baiknya pemerintah pusat memikirkan pula dampak dari pembagian pajak (PPH).

Dikatakan, Apkasi mendukung penguatan DPD RI. Sebab, pengawasan harus dilaksanakan sehingga problemnya tidak hanya dilimpahkan ke daerah. “Adanya ketakutan pemerintah daerah untuk bertindak karna adanya aturan hukum yang ambigu,” pungkasnya. (munif)

You might also like More from author

Leave A Reply