Dialog Perppu 01/2017 dan PMK- 70/PMK.03/2017 Sumatera Selatan

Palembang, Sumselpostonline.com –  Sehububungan dengan akan bergabungnya  Indonesia dengan 100 negara dalam Pertukaran Informasi Keuangan secara otomatis atau dikenal dengan Automatic Exchange Of Financial Account Information ( AEOI ) 2018.
Direktorat Jenderal Pajak Sumsel mengadakan Sosialisi Perppu 01/2017 dan PMK-70/PMK.03/2017 hal ini dilakukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sebagai salah satu persyaratan menjadi anggota ( AEOI ) 2018.
M.Ismiransyah Sebagai Kepala Direktorat Jenderal Pajak Sumatera selatan dan kepulauan Bangka Belitung.Mengatakan (DJP) berwenang mendapatkan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dari lembaga jasa keuangan yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau identitas lain yang dikategorikan sebagai lembaga keuangan sesuai standar pertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan.
Lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain sebagaimana dimaksud, tegas Perppu ini, wajib menyampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak
Menurut Perppu ini, selain menerima laporan sebagaimana dimaksud, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk meminta informasi dan/atau bukti atau keterangan dari lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain.Informasi keuangan yang tercantum dalam laporan, dan informasi dan/atau bukti atau keterangan sebagaimana dimaksud, lanjut Perppu ini, digunakan sebagai basis data perpajakan Direktorat Jenderal Pajak.“Berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan, Menteri Keuangan berwenang melaksanakan pertukaran informasi keuangan dan/atau informasi dan/atau bukti atau keterangan.
“Berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan, Menteri Keuangan berwenang melaksanakan pertukaran informasi keuangan dan/atau informasi dan/atau bukti atau keterangan sebagaimana dimaksud dengan otoritas yang berwenang di negara atau yurisdiksi lain,” bunyi Pasal 5 Perppu No. 1 Tahun 2017 ini.ujarnya ( Irfan )

Area lampiran

You might also like More from author

Leave A Reply