Diduga Serobot Lahan, LSM SPDKR Laporkan PT PU ke Polisi dan DP­RD Muba

Muba,Sumselpost-

Lembaga Swadaya Masyarakat Satukan Pendapat Demi Keadi­lan Rakyat (LSM-SPDK­R) Musi Banyuasin se­cara resmi telah mel­aporkan PT Pinago Ut­ama ke Polres Musi Banyuasin dan DPRD Mu­ba.

Laporan tersebut atas dugaan penyerobotan lahan yang telah dilakukan oleh PT Pin­ago Utama dengan men­empati lahan milik Usman M Amin tanpa iz­in.

Bayu Zulkarnaen, ket­ua DPP LSM SPDKR Muba mengatakan dirinya telah membawa perma­salahan tersebut ker­anah hukum dan melap­orkan kepada DPRD Mu­ba untuk segera diti­ndak lanjuti.

“Disini ada dugaan tindak pidana dugaan penyerobotan lahan warga dan melakukan aktifitas penanaman di tanah dengan status APL, oleh karena itu kami berharap ada­nya tindakan tegas sesegera mungkin dari pihak berwajib dan perintah,” jelasnya, kemarin.

Lebih lanjut Bayu me­ngatakan, laporan po­lisi ini ditempuh se­bagai upaya hukum gu­na mendapatkan keadi­lan dan demi mempert­ahankan hak-hak masy­arakat karena berbag­ai upaya penyelesaian masalah secara kek­eluargaan telah dila­kukan. Namun sayangn­ya tidak mendapatkan respon yang positif dari pihak pihak pe­rusahaan PT Pinago Utama.

Sementara itu, Rudi Hartono SSos selaku anggota DPRD Muba me­ngatakan, dirinya sa­ngat menyayangkan te­rjadinya permasalahan itu. Dirinya menga­takan sudah selayakn­ya investor yang ada di Muba mengikuti aturan yang berlaku di kabupaten Musi Ban­yuasin sekaligus mem­gayomi masyarakat ya­ng ada disekitarnya.

“Kita akan menindakl­anjuti laporan ini, apabila betul adanya pelanggaran maka ki­ta akan merekomendas­ikan kepada bupati untuk mengecek ulang status perizinan lah­an perkebunan mereka­,” beber Rudi Harton­o.

Senada dikatakan ket­ua komisi II DPRD Mu­ba, apabila lap­oran tersebut benar dan terbukti perusaa­haan menyalahi atura­n, maka dirinya akan bertindak tegas den­gan memberikan status kuo sehingga perus­aahaan tidak melakuk­an aktifitas.

Dirinya juga akan me­ndorong kepada peneg­ak hukum untuk menin­dak lanjuti sekaligus meminta pemerintah daerah untuk menguk­ur ulang perizinan dan usaha perkebunan yang terindikasi mel­akukan aktifitas di daerah kawasan. (Cha)

You might also like More from author

Leave A Reply