Gerindra “Heran dengan Tata Kelola Utang Pemerintah”

SumselPost-online.com, JAKARTA, Dewan Perwakilan Rakyat telah menerima laporan nota perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P) 2017 dari pemerintah. Tapi, nota tersebut mendapat sorotan dari politisi Gerindra Fadli Zon, khususnya terkait tata kelola anggaran dan utang yang dinilai buruk.

“Saya heran dengan tata kelola utang pemerintah. Pasalnya, pada 19 Mei 2017 lalu, dalam penjelasan mengenai kerangka ekonomi dan pokok-pokok kebijakan fiskal, pemerintah menyampaikan jika defisit anggaran hanya akan mencapai Rp 330,2 triliun, atau 2,42 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Anehnya, belum berselang dua bulan, pada naskah RAPBN-P 2017 pekan lalu proyeksi defisit itu berubah drastis menjadi Rp 397,2 triliun, atau mencapai 2,92 persen terhadap PDB,” demikian kata Wakil Ketua DPR RI itu pada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (12/7/2017).

Sebab, selisih proyeksi defisit Rp 67 triliun bukanlah angka yang kecil. Kenapa hanya dalam tempo kurang dari dua bulan, perhitungan yang dibuat pemerintah cepat sekali berubah? Lebih aneh lagi, meskipun proyeksi defisit untuk tahun 2017 berubah drastis, namun proyeksi defisit 2018-2020 dalam nota APBN-P ternyata tetap dipertahankan, tak diubah, padahal logisnya kan harusnya ikut berubah.
“Kita jadi bertanya mengenai kredibilitas penyusunan anggaran ini. Juga meningkatnya defisit anggaran yang mencapai 2,92 persen, memastikan hal itu sudah pasti akan ditutup dengan utang. Apalagi tambahan utang baru pasti lebih besar dari defisit, karena selalu disertai tambahan rencana investasi yang dibiayai utang. Inilah yang telah membuat jumlah utang pemerintah terus membesar,” ujarnya.

Dalam catatan Waketum Gerindra itu, selama 2,5 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, utang Indonesia telah bertambah Rp 1.062 triliun. Pertambahan ini hampir sama dengan pertambahan jumlah utang periode kedua pemerintahan Presiden SBY, yang pada 2009-2014 mencapai Rp 1.019 triliun. Artinya, pertumbuhan utang pemerintah saat ini bisa dikatakan luar biasa. Sejak Indonesia merdeka, inilah rekor utang tertinggi,” tambah Fadli.

Pada akhir 2014, utang Indonesia tercatat masih Rp 2.604,93 triliun. Tapi pada akhir Mei 2017 lalu, jumlahnya telah menyentuh Rp 3.672,33 triliun. Di tengah defisit anggaran yang kian membesar, utang yang akan jatuh tempo pada 2018 dan 2019 jumlahnya juga cukup besar, masing-masing mencapai Rp 390 triliun dan Rp 420 triliun.

“Itu pun baru menghitung utang jatuh tempo, belum lagi jika kita memperhitungkan pembayaran bunga utang tiap tahun. Sebagai gambaran, bunga yang dibayar pada 2016 adalah sebesar Rp 182,8 triliun. Pada 2017 ini, pembayaran bunga dianggarkan sebesar Rp 221,2 triliun. Bisa dibayangkan tingginya beban utang,” jelasnya.

Anehnya, menurut Fadli, pemerintah selama ini selalu menutup-nutupi pertumbuhan luar biasa utang dengan dalih rasionya terhadap PDB masih kurang dari 30 persen. Selama ini rasio utang terhadap PDB memang masih bergerak pada level 27-28 persen. Namun, membandingkan utang dengan PDB bisa manipulatif, karena mestinya jumlah utang pemerintah dibandingkan dengan pendapatan pemerintah sendiri, bukan terhadap PDB.

PDB menggambarkan pendapatan total seluruh pelaku ekonomi di suatu negara, mulai dari pemerintah, masyarakat, swasta, hingga orang asing. Sehingga nilai PDB tak mencerminkan pendapatan asli pemerintah. Apalagi rasio pajak Indonesia terhadap PDB juga tergolong kecil, hanya berada pada kisaran 11 persen. Sehingga, membandingkan utang dengan PDB bisa manipulatif, karena tak menggambarkan kemampuan riil perekonomian kita. Harusnya utang dibandingkan terhadap pendapatan pemerintah sebagaimana tercantum dalam APBN.

“Jika, kita bandingkan, pada 2012 rasio pendapatan nasional terhadap total utang kita masih berada di angka 67,6 persen. Namun pada 2017, rasionya tinggal 43,6 persen. Rasio pendapatan terhadap utang terus-menerus turun. Ini mestinya dijadikan acuan oleh pemerintah dalam merancang kebijakan pembangunan,” kata Fadli.

Ironisnya, meski situasi anggaran saat ini sebenarnya mencemaskan, tapi ia belum melihat pemerintah telah dan akan mengevaluasi secara serius proyek pembangunan infrastruktur yang saat ini telah terbukti banyak mangkrak karena ketiadaan anggaran.

“Dulu, pemerintahan SBY berutang karena kondisi fiskal tertekan akibat aneka beban subsidi, mulai dari BBM, listrik dan lain-lain. Agak lucu, sesudah pemerintah mencabut berbagai subsidi, kita masih saja harus menambah utang karena kegagalan pemerintah mengelola dan membuat prioritas belanja anggaran,” pungkasnya.( Achmad Munif )

You might also like More from author

Leave A Reply