Masalah Sumbangan Sukarela, SMAN 10 Libatkan Ombudsman

SumselPost-online.com, Palembang. Berbagai antisipasi dilakukan oleh pihak sekolah dalam upaya untuk mencegah terjadinya kendala dalam masalah sumbangan sukarela bagi peserta didik baru yang sering terjadi di sekolah lain. Oleh sebab itu untuk mencegah kasus tersebut, SMA Negeri 10 Palembang dengan melibatkan Ombudsman dalam Musyawarah Sumbangan Sukarela bagi siswa baru tersebut.
Kepala SMA Negeri 10 Palembang, Fir Azwar, pihaknya mewanti-wanti terjadinya masalah dikemudian hari setelah dilakukan rapat musyawarah antara komite sekolah dan orang tua siswa baru. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan melibatkan pihak Ombudsman dalam pelaksanaanya. “Kita mengundang pihak Ombudsman Sumsel agar orang tua tahu fungsi dan aturan dalam sumbangan sukarela tersebut. Hingga pada langkah apa yang harus mereka lakukan jika kurang sepakat,” ungkap Fir disela acara musyawarah bersama pihak komite sekolah dan orang tua siswa di aula sekolah, kemarin.
Manurut Fir Azwar, pada dasarnya pihak sekolah hanya bersifat memberikan pemaparan program apa saja yang ingin dilakukan oleh pihak sekolah dalam satu tahun kedepannya beserta dana yang diperlukan. Setelah itu, pihak komite akan merapatkannya bersama orang tua siswa berapa uang yang mampu mereka sunbgakan secara sukarela untuk membantu berjalannya program yang telah diusung tersebut. “Intinya semuanya kita serahkan kepada hasil rapat bersama antara pihak komite sekolah dan orang tua siswa. Tentu, jumlah dan waktu sumbangan sukarela tidak akan ditentukan melakukan semampu orang tua siswa saja,” tegasnya.
Sementara itu Kepala Perwakilan Ombusdman Sumsel Indra Zuardi MSi menilai bahwa fenomena tentang pungutan jelang masuk sekolah tahun ajaran baru seharusnya tak diciderai dengan hal-hal yang memaksa atau menyalahi aturan. “Nah yang terjadi jika tahu-tahu suruh bayar tanpa musyawarah itu yang salah. Apalagi tak punya payung hukum,”tegasnya.
Pihaknya mewanti-wanti kepada sekolah yang tanpa kompromi mematok uang bangunan tanpa persetujuan rapat wali murid. Sehingga semua hal berkaitan dengan pembayaran administrasi termasuk uang bangunan harus transparan. Disinggung mengenai pembayaran sumbangan wali murid setiap sekolah yang berbeda-beda, Indra enggan berkomentar lebih banyak mengenai standarisasi berapa yang harus dikeluarkan. “Sebetulnya itu kuncinya musyawarah dan harus disetujui semua wali murid, Mengenai berapa sumbangan yang disepakati,”pungkasnya. (Hasan Basri)

You might also like More from author

Leave A Reply