Penetapan Tiga Pilkada di Sumsel Ditunda

* Massa OI Tuntut Pilkada Ulang

* KPU OI dan OKU Dilaporkan ke MK

PALEMBANG–Tiga Pilkada masing-masing, Kabupaten Ogan Ilir (OI), Ogan Komering Ulu (OKU), serta Musi Rawas ditunda penetepannya oleh KPUD setempat menyusul adanya sejumlah gugatan yang disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi.

Di Kabupaten Ogan Ilir, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Ogan Ilir akhirnya menunda penetapan bupati terpilih periode 2015-2020. Penundaan penetapan bupati terpilih ini akibat desakan ribuan massa yang mensinyalir adanya kecurangan pada Pilkada OI 9 Desember lalu. KPUD sebelumnya juga sudah berkonsultasi dengan Mahkamah Konstitusi, (MK) atas penundaan ini.

Hal yang sama terjadi di OKU. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 Percha Leanpuri – HM Nasir (Percha Nian) mengadu ke Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta. Penetapan yang sedianya dilaksanakan hari ini Selasa (22/12) positif ditunda

“Penetapan tanggal 22 Desember ini urung kita laksanakan. Sebab ada sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP). Ini Positif. Kita sudah ada utusan yang di MK yang mengabarkan pada kita bahwa ada pengaduan gugatan PHP dari Paslon 2 ke MK,” beber Ketua KPU OKU, Naning Wijaya, di ruang kerjanya, Senin (21/12).

Pihaknya mengaku juga sudah mendapatkan pengajuan perkara konstitusi dimaksud. Dengan Nomor APPP 3/PAN.MK/2015, yang didaftarkan ke MK pada Jumat 18 Desember pukul 17:54:00, atas nama pemohon Hj Percha Leanpuri dan HM Nasir Agun.

Sementara Ketua KPUD Ogan Ilir, Annahrir mengatakan permohonan maafnya atas penundaan tersebut. “Kami minta maaf apabila tugas kami mengecewakan, kami merasa sudah bekerja sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Jika belum puas silahkan tuntut kami dan laporkan kepihak yang berwenang,” tegas Annahrir.

Berdasarkan pemantauan //Sumsel Post// ribuan massa pendukung Tim Paslon nomor urut 1 Helmy-Muchendi dan pendukung tim Paslon nomor urut 3  Senin (21/12) , menggelar aksi damai di halaman Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ogan Ilir (OI) dan kantor Panwaslih setempat.

Terlihat ribuan massa memenuhi jalan Lintas Timur Indralaya yang dikawal pihak kepolisian, sempat menyebabkan kemacetan  hingga 1 kilometer. Ribuan massa yang sedang demo dihadang  ratusan anggota gabungan Polres OI, saat akan memasuki areal kantor KPUD dan Panwaslih OI. Sempat terjadi ketegangan serta adu mulut antar pendukung dan pihak kepolisian, lantaran pendukung tidak diperbolehkan masuk.

Kordinator Paslon I, Safrudin dalam orasinya menuntut agar pihak KPUD Ogan Ilir melakukan penundaan penetapan pemenang Pilkada OI dan diadakan pemilihan  ulang karena dianggap cacat hukum.

“Jangan coba-coba menetapkan calon terpilih, kami akan turunkan lima ribu massa lagi jika KPU OI berani . Kami anggap produk yang dibentuk penyelenggara Pilkada cacat hukum, mulai dari DPT yang diarsir (dicoret) hingga puluhan ribu dan money politik yang dilakukan Paslon 2, kecurangan dilakukan secara sistematis,” kata Safrudin.

Hal senada diungkapkan koordinator Paslon 3 Yaprudin yang meminta Paslon nomor urut 2 Opi-Ilyas agar didiskualifikasi karena banyak terbukti melakukan money politik.

Dia juga menuntut agar dana kampanye Paslon nomor 2 diaudit karena dianggapnya fiktif dan banyak tidak dilaporkan ke KPU OI.

“Massa menuntut  agar diadakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dibeberapa kecamatan yang kami indikasikan terjadi kecurangan, mulai dari DPT yang bermasalah hingga politik uang yang dilakukan Paslon 2. Kami ingin tuntutan kami ini diakomodir karena jika tidak , kami akan menurunkan massa yang lebih banyak lagi” ujar Yaprudin.

Ketua KPUD OI Annahrir, mengatakan pihaknya telah  memutuskan untuk melakukan penundaan calon terpilih yang semestinya dilakukan hari ini. ” Pihak kita juga telah menerima surat dari MK terkait tuntutan Paslon 1 yang diajukan ke MK. Jadi kita putuskan untuk menunda penetapan calon pemilih, Kami minta maaf apabila tugas kami mengecewakan, kami merasa sudah bekerja sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Jika belum puas silahkan tuntut kami dan laporkan kepihak yang berwenang,” tegas Ketua KPUD OI.

Gugatan ke MK juga disampaikan Paslon kepala daerah Musi Rawas pasangan Ratna Mahmud-Zabur Nawawi karena selisih suara.” Dengan adanya gugatan tersebut,maka otomatis penetapan paslon terpilih Mura ditunda,” ujar Pimpinan Bawaslu Sumsel divisi Pencegahan dan Penindakan, Zulfikar, Senin (21/12). (harry-net)

You might also like More from author

Leave A Reply