Perwakilan dari 17 Kabupaten Hadiri Puncak HUT PGRI dan HGN

PALEMBANG –

Ribuan guru memadati Gedung Serbaguna di Jakabaring Palembang dalam rangka memperingati hari puncak ulang tahun Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sumatera Selatan yang ke – 70 dan Hari Guru Nasional (HGN) ke-22 dalam kesempatan ini pula dihadiri Wakil Gubernur Sumatera Selatan Ir H.Ishak Mekki,MM,Wakil ketua PGRI Pusat Dr Unifah Rosyidi,MPd,Ketua PGRI Sumatera Selatan Ahmad Zulinto,SPd,MM, Asisten IV Setda Palembang Bidang Kesra Asnawi P Ratu yang mewakili Walikota Palembang dan para tamu undangan lainnya,Senin (30/11)

Dalam peringatan HUT PGRI Sumsel Yang Ke 70 ini pula dirangkaian dengan peringatan hari guru nasional dengan mengambil tema memantapkan soliditas dan solidaritas PGRI Sumsel sebagai organisasi profesi guru yan kuat dan bermartabat.

Menurut Ketua PGRI Provinsi Sumatera Selatan Ahmad Zulinto, S.Pd.MM mengatakan, Peringatan ulang tahun Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), diharapkan mampu meningkatkan eksistensi PGRI dengan menjadikannya sebagai organisasi profesi yang lebih kuat dan bermartabat, membangun solidaritas dan kesetiakawanan anggota.

Serta mampu meningkatkan semangat anggotanya menggugah pihak lain untuk berperan maksimal dalam memuliakan guru dan meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, khususnya di Provinsi Sumatera Selatan, termasuk menjadikan PGRI sebagai organisasi profesi guru yang kuat dan bermartabat.

Zulinto menegaskan , seharusnya seorang guru honorer non K-2 negeri dan swasta harus menerima upah minimal seimbang dengan upah para buruh yang didasarkan pada UMR daerah/ kota. “ PGRI Sumsel tengah mengusulkan sebuah rencana pengusulan upah minimum guru (UMG) sebesar Rp 1 Juta tiap bulannya, Ini kita lakukan agar para guru honorer mendapatkan hak yang sama dengan lainnya,” ujarnya

“ Kelompok guru honorer inilah yang akan kita perjuangkan untuk mendapatkan hak upah yang layak, maka dari itu kita berharap kepada setiap anggota untuk saling bahu membahu dan bersatu untuk mewujudkan hal tersebut,” terangnya

Sedangkan untuk kelompok guru honorer yang mengajar di bawah tahun 2005 ( Kateogri K 2), tindakan yang kita lakukan dengan terus memperjuangkan pengangkatan mereka sebagai calon pegawai negeri sipil tanpa harus melakukan tahapan seleksi. “ Hasil dari unjuk rasa beberapa waktu lalu, pihak Mempan baka merealisasikan pengangkatan guru honorer secara bertahap, terhitung mulai dari tahun 2016 hingga 2019 mendatang, namun disayangkan untuk kita sendiri kuota tersebut tidak ada,” Ungkapnya.

Hal senada dikatakan oleh Wakil ketua pengurus harian PGRI Pusat, Dr Unifah Rosyidi M.Pd mengatakan pendapatan guru honorer khususanya sudah lama diperjuangkan oleh PGRI baik opusat dan daerah. Pihaknya menilai bahwa dengan upah yang didapatkan guru sekarang dinilai terlalu rendah dibandingkan dengan pekerja yang mendapatk upan minimum. “ Pengupahan ini menjadi hal yang sangat vital, karena sangat penting bagi seorang tenaga pendidik untuk konsen ketika mengajar, sehingga mutu pendidikan bisa baik,” Terangnya.

Oleh karena itu, pihkanya terus mendorong agar pemerintah melakukan sebuah peninjauan kembali terkait upah bagi guru honorer, dimana upah minimum yang diperoleh baik antara guru honorer negeri dan swasta harus setera,”tukasnya

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumsel, Ishak Mekki mengaku prihatin dengan upah parah guru yang jauh dari kata layak. “ Dengan APBD yang sangat terbatas, baik daerah dan kota tentunya menjadi kendala buat kita, meskipun demikian kita tetap mengusahakan agar setiap guru honorer mendapatkan upah minimal seimbang dengan UMR yang ada pihaknya berjanji akan mengupayakan hal tersebut,” pungkasnya (ADV/hasan basri).

You might also like More from author

Leave A Reply