Rapat Pansus Minim Anggota

Palembang,-Rapat Panitia Khusus,(Pansus) DPRD Kota Palembang sangat minim kehadiran anggota Pansus,seperti terlihat pada Pansus IV yang membahas perubahan Rancangan Peraturan Daerah,(Perda) Nomor 22 Tahun 2002 tentang pembentukan lembaga pemberdayaan masyarakat bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak dan Masyarakat,Jum’at,(14/07),hanya dihadiri 2 anggota Pansus,yakni,Duta Wijaya Sakti dan H.Suardi,namun begitu rapat tetap berlangsung sejak pukul 09.30 wib.
Pimpinan rapat,Duta Wijaya Sakti saat dikonfirmasi prihal ketidakhadiran anggota mengatakan jika semua anggota pansus yang tidak hadir sudah terkonfirmasi dan alasan ketidakhadirannya dapat dimaklumi.”Semua alasan ketidakhadiran anggota pansus dapat dimaklumi”,ujar Duta singkat,Jum’at,(14/07).
Hal yang sama juga terlihat pada Pansus I,rapat yang membahas rancangan Perda retribusi pajak daerah terpantau 3 anggota yang hadir,yakni,Alex Andonis,(PDI P),Misobah Sahil,(PDI P) dan Hardi,(Nasdem).
Rapat Pansus I yang dipimpin,Alex Andonis,mengatakan,rapat ini bersama Dinas Pendapatan Daerah,membahas Rancangan Perda Tentang Pajak dan retribusi daerah sesuai perintah Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 dalam rancangan Perda tersebut yang mana 11 Perda,yakni,Pajak Hotel,restoran,reklame,parkir,hiburan,penerangan jalan,air tanah,mineral bukan logam dan batuan,sarang burung walet,bumi dan bangunan perkotaan serta retribusi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan akan dijadikan satu perda.”Selain untuk menerapkan UU nomor 28 untuk efesien juga”,kata Alex pada pansus duduk sebagai anggota.
Saat dikonfirmasi prihal minimnya kehadiran anggota pansus,Alex tidak bisa berkomentar.
Sementara,Pansus II dan III hingga pukul 12.00 wib tidak terpantau ada kegiatan pembahasan rancangan perda.
Terpisah,Ketua Pansus II,Endang Larasati mengatakan,pansusnya memang belum melakukan rapat pembahasan kembali dikarenakan permintaan dari mitra terkait,seperti Dinas Lingkungan Hidup yang akan menambah beberapa pasal dalam rancangan perda yang dibahas,sementara,Tata Pemerintahan masih akan berkonsultasi ke pemerintah pusat.”Jadi kita hanya menunggu kesiapan mitra untuk pembahasan rancangan perda”.ujarnya.(my)

You might also like More from author

Leave A Reply